Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia untuk lebih agresif dalam menggerakkan ekonomi daerah. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan membantu akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna menyelamatkan mereka dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
Hal tersebut ditegaskan Ahmad Luthfi saat membuka Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
”Sektor UMKM memiliki daya tahan yang sangat kuat dan menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Di sinilah perbankan daerah harus hadir,” ujar Luthfi.
Bukan tanpa alasan, Luthfi membeberkan data bahwa di Jawa Tengah saja saat ini terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM. Ironisnya, mayoritas atau sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan pelaku usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dan sangat rentan terhadap masalah permodalan.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendesak BPD memaksimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau.
Karenanya, perbankan daerah harus hadir untuk membantu permodalan agar mereka tidak terjerat pinjaman online maupun rentenir.
Salah satunya melalui akses kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau. Sebab, sektor tersebut dinilai memiliki daya tahan kuat dan menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain turut ikut berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Termasuk dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga komoditas pangan.
Ia mencontohkan komoditas bawang merah Brebes dan cabai di sejumlah daerah yang kerap menghadapi persoalan distribusi serta lonjakan harga. Dalam kondisi itu, pemerintah daerah, BUMD, perbankan, OJK, dan BI perlu bergerak bersama.
Luthfi menambahkan, penguatan ekonomi daerah harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu menggandeng kampus, dunia usaha, media massa, BUMD, hingga perbankan.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita,” ujarnya.
Plt Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud Said, mengapresiasi Pemprov Jateng dan Bank Jateng sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia juga menyinggung peran Bank Jateng sebagai salah satu BPD yang memberi kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, BPD memiliki potensi besar dalam struktur perbankan nasional. Total aset BPD disebut mencapai sekitar 10 persen dari aset perbankan nasional atau sekitar Rp1.100 triliun.
Karena itu, BPD perlu terus memperkuat diri agar semakin memiliki daya tahan, kompetitif, dan kontributif terhadap ekonomi daerah
Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas mengatakan, BPD memiliki peran strategis sebagai pilar penggerak ekonomi daerah. Karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci, agar BPD tetap mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
VA PAULO /*